BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan
yang terjadi dalam perekonomian dunia semakin lama berlangsung semakin cepat
dan sulit diprediksikan, sejalan dengan lajunya kemajuan ilmu pengetahuan.
Perombakan gaya hidup yang dahulu memerlukan waktu sampai sekian dasawarsa atau
bahkan berabad-abad lamanya, kini bisa terjadi dalam waktu beberapa tahun saja.
Apa yang disebut sebagai interdependensi ekonomi bukan lagi sekedar kata-kata
kosong di atas kertas, melainkan sudah benar-benar hadir dan terasakan dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam
kondisi seperti ini kita dituntut untuk berbenah diri, menyongsong aneka
tantangan dan perubahan yang serba tidak terduga dan susul menyusul itu. Hanya
yang siap saja yang akan bertahan dan terus maju. Sedangkan yang lalai harus
menerima nasib terombang-ambing, terseret oleh deru globalisasi. Lantas sejauh
mana kesiapan perekonomian Indonesia? Akan mampukah kita bertahan dan menapaki
kemajuan, atau haruskah kita menerima nasib terpuruk ditengah-tengah derap
ekonomi dunia yang semakin gegap-gempita?
Sebuah
keniscayaan bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini pasti tidak akan
pernah lepas dari kehidupan berekonomi. Manusia membutuhkan makanan yang harus
mereka konsumsi untuk bisa bertahan hidup, makanan yang manusia makan juga
harus didistribusikan dari para produsen sehingga sampai pada konsumen yang
membutuhkan. Produksi, distribusi dan konsumsi menjadi kegiatan inti dari
ekonomi yang pasti dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya.
Dalam
mendukung lancarnya itu semua diperlukan sistem yang mengatur kegiatan
ekonomi sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat. Tentu saja setiap masyarakat, negara dan bangsa mempunyai kultur
atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga dalam mengatur kegiatan
ekonominya juga memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun ada juga yang
menggunakan sistem yang sama sesuai dengan keadaan lingkungan di mana sistem
ini akan digunakan. Dalam ekonomi, terdapat berbagai macam sistem yang
merupakan hasil dari kemampuan untuk menginterpretasikan yang berbeda-beda
sesuai dengan kultur dan lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir untuk
menemukan sebuah sistem.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan sistem ?
2. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi dan sistem politik ?
3. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan sosialisme ?
4. Apa yang dimaksud dengan persaingan terkendali ?
5. Apa yang dimaksud dengan kadar kapitalisme dan sosialisme ?
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk membekali mahasiswa agar lebih paham dan menguasai teori terkait: sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sistem
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Yang dimaksud dengan perangkat kelembagaan yaitu
lembaga atau wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin
hubungan. Sedangkan Tatanan atau kaidah merupakan norma atau peraturan
yang mengatur hubungan subyek atau obyek agar berjalan serasi, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antara orang.
Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem
kekerabatan, peraturan-peraturan dalam suatu sistem politik atau pemerintah. Kaidah
juga bisa berupa ketentuan-ketentuan teknis untuk suatu sistem yang menjalin
hubungan antar komponen sebuah alat atau perlengkapan.
Sebuah sistem juga bukan sekedar himpunan
kaidah atau norma (misalnya kitab undang-undang hukum perdata, kumpulan
peraturan kepegawaian). Bahkan pula sekedar kumpulan lembaga/badan/organisasi
(misalnya asosiasi eksporter produk-produk tekstil atau perserikatan bangsa-bangsa).
Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup subjek (objek) serta perangkat
kelembagaan dan suatu tatanan yang membentuknya.
Subyek dan
obyek :
·
Sistem kemayaraatan: Orang atau masyarakat
·
Sistem kehidupan/lingkungan: Makhluk hidup dan benda alam
·
Sistem peralatan: Barang/alat
·
Sistem informasi: Data, catatan, dan fakta
Sistem
mengandung ciri-ciri sebagai berikut :
1) Setiap sistem mempunyai tujuan
2) Setiap sistem mempunyai batas,
akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi dengan
lingkungannya.
3) Setiap suatu sistem terdiri dari
beberapa sub sistem yang biasa pula disebut bagian, unsur atau komponen.
4) Sistem tidak hanya sekedar
sekumpulan dari bagian atau unsur melainkan juga merupakan suatu kebulatan yang
utuh dan padu atau mempunyai“wholisme” (keterpaduan).
5) Terdapat saling hubungan dan
saling ketergantungan baik dalam sistem (internal) maupun antara sistem dengan
lingkungannya (eksternal).
2.2 Sistem
Ekonomi Dan Politik
Menurut
Dumairy (1996), sitem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta
menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu
sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan
falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem
ekonomi terdiri dari :
· Subyek/obyek: manusia (subyek) dan barang ekonomi (obyek)
· Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan
non formal dan cara serta mekanisme
hubungan
· Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Menurut Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in
their search for personal happiness. Maksudnya sistem ekonomi mengacu pada
orang yang melakukan kegiatan ekonomi dalam mencari suatu kebahagiaan.
Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi merupakan suatu
organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide)
yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap
perekonomian, baik dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri :
a)
Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b)
Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c)
Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d)
Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab
manajer
e)
Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f)
Pengaturan motivasi usaha
g)
Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h)
Penentuan pertumbuhan ekonomi
i)
Pengendalian stabilitas ekonomi
j)
Pengambilan keputusan
k)
Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem
politik
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
Liberalisme
|
Ideoligi politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
Demokrasi
|
Rejim pemerintahan
|
Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)
|
Egaliterisme (Berderajad sama)
|
Penyelenggaraan kenegaraan
|
Etatitsme (lebih mementingkan negara)
|
Desentralisme
|
Struktur birokrasi
|
Sentralisme
|
Kapitalisme
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
2.3 Kapitalisme Dan Sosialisme
a) Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah
suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi
atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ini mula-mula
berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam Smith yang
dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku “The Wealth of Nations“.
Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan
pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke
arah kemakmuran bangsa. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan
berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika
setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab
masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu. Kebebasan yang dimaksudkan
Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan
memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan harga, kebebasan untuk
mengadakan persaingan, kebebasan mengadakan perundingan.
Dengan adanya kebebasan ini diharapkan adanya
dorongan bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah
kemajuan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan. Semboyan kaum liberal
adalah “laissez faire“ artinya biarkanlah. Semboyan ini mempunyai makna
“biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka,
biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar
bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah“.
Tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, menegakkan
hukum, dan menyelenggarakan pekerjaan umum. Sistem ekonomi kapitalis (liberal)
tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :
1) Pemilikan alat-alat produksi
seperti tanah, pabrik, mesin-mesin oleh pihak swasta baik perseorangan
maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan
bersaing. Setiap orang dapat bebas memilih lapangan pekerjaannya (mendirikan
perusahaan), dan bebas bersaing dengan cara apapun. Produksi dilaksanakan oleh
para pengusaha swasta atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.
3)
Para produsen bebas menentukan
apa dan berapa yang akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan
sebesar-besarnya.
4)
Harga-harga dibentuk di pasar
bebas yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran.
5)
Campur tangan pemerintah dalam
kehidupan ekonomi tidak dibenarkan.
Dalam kenyataannya kebebasan yang dikehendaki oleh
kaum kapitalis, selain telah membawa kemajuan ekonomi yang pesat (industri dan
perdagangan), juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sistem
ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan :
1) Konsentrasi (pemusatan) kekuasaan
ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga muncul bentuk monopoli. Tidak selalu
mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana
harga ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak
jumlahnya. Dalam kenyataannya satu atau beberapa perusahaan raksasa menguasai
pasar. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam menentukan harga,
dan menentukan jumlah dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu
membatasi produksi pada tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan
maksimum.
2) Ketidakmerataan dalam pembagian
pendapatan, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok
miskin. Kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merugikan
golongan yang lemah, sebab mereka akan kalah bersaing. Perusahaan besar
bersaing dengan perusahaan kecil, sehingga akhirnya menimbulkan semacam “kanibalisme“.
Kekayaan makin bertambah pada golongan yang kuat, sedangkan golongan yang lemah
akan jatuh miskin, yakni para pengusaha kecil dan kaum buruh.
3) Kehidupan ekonomi sering tidak
stabil, adanya gelombang konjungtur. Mekanisme pasar bebas menyebabkan
perekonomian selalu mengalami fluktuasi yang tidak teratur. Pada suatu masa
tertentu akan mengalami kemakmuran yang tinggi, tetapi pada masa berikutnya
akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pengusaha dapat memperoleh
keuntungan yang banyak secara mendadak di suatu saat, dan mengalami kehancuran
pada masa berikutnya. Demikian pula inflasi dapat tiba-tiba muncul, dan
penganguran yang tinggi dapat muncul pada masa berikutnya. Ketidakstabilan
ekonomi seperti ini sangat merugikan masyarakat banyak.
b)
Sistem ekonomi sosialis
Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem
ekonomi kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham
tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem
ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi dimana
sebagian besar barang-barang/faktor-faktor produksi, dikuasai oleh negara yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan.
Berbeda dengan kapitalisme yang menitik beratkan
pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitik beratkan pada pandangan
kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa di samping
setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan
satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih
dahulu daripada kepentingan perseorangan.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis antara lain :
1) Semua alat-alat produksi (tanah,
mesin-mesin, pabrik) produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara.
Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
2) Seluruh kegiatan produksi
dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, dan semua perusahaan adalah
perusahaan negara.
3) Jumlah dan jenis barang yang
harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk
pemerintah.
4)
Harga dan distribusi barang
ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah.
5) Semua warga masyarakat adalah
tenaga kerja/karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya,
yang kemudian diberi upah/gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.
Sistem ekonomi ini dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana
pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan.
Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena
itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command economy)
atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat. Sekalipun sistem
ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun
sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi. Hak
milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya
dorongan untuk bekerja secara produktif.
c) Sistem Ekonomi Campuran
Dalam kenyataanya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut (kapitalis
maupun sosialis), tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk campuran
dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut
campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan
tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak
swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak selalu
sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat,
Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti
India.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain :
·
Kepemilikan oleh individu
terhadap sumber ekonomi diakui negara
· Kompetisi antar individu dalam
memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan
usaha untuk mengejar
keuntungan
·
Imbalan yang diterima oleh individu
berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
· Campur tangan pemerintah hanya
untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat
(listrik dan air)
·
Mekanisme pasar akan
menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan
pemerintah
2.4 Persaingan Terkendali
Sistem persaingan terkendali bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indonesia
mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD
1945. Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf
hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tetapi pemerintah juga
mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas
usaha.
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh
individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan.
Pemerintah yang mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan. Pengelolaan ekonomi tidak
sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian
melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan
kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
2.5 Kadar Kapitalisme Dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem
ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini :
a) Pendekatan faktual struktural yakni peranan pemerintah
dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah
menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G
(pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta
(X-M) ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah
juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam
pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan
harga untuk setiap sektor usaha.
b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indonesia
dari waktu ke waktu
Berdasarkan sejarah, Indonesia
dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau
sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh
berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan
keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1965.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Dumairy (1996),
sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri
sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat.
Sistem
ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem
ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai
oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu
sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktor-faktor produksi,
dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai
keseluruhan.
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem
ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini :
a) Pendekatan faktual struktural yakni peranan pemerintah
dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah
menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Pengukuran kadar pemerintah
juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan
bisnis dan penentuan harga.
b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indonesia
dari waktu ke waktu
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar