1.1 Konsep dan Pengertian
Kemiskinan
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :
Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :
1) Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu
mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2) Kemiskinan Relatif
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat
disekitarnya.
3) Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang
atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
1.2 Garis Kemiskinan
Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.
1.3 Penyebab dan
Dampak Kemiskinan
Pada
umumnya di negara berkembang seperti Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia makin
terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak
sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah
dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk
hidup di bawah garis kemiskinan.
2) Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran
Secara garis besar penduduk suatu
negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang
tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia
kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara yang satu dengan yang
lain. Batas usia kerja yang di anut Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa
batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun
tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang
selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan atau termasuk
pengangguran terbuka.
Distribusi pendapatan nasional
mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di
kalangan penduduknya.
Rendahnya kualitas penduduk juga
merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena
rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja.
Pemerintah yang
kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah
satu faktor penyebab kemiskinan.
Dampak dari kemiskinan
terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks :
1)
Pengangguran
Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun
2007 sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis
multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya
pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak
bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu
memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan
daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara
langsung terhadap tingkat kekerasan.
2)
Kekerasan
Kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek
dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui
jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat
bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan.
Misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu.
3) Pendidikan
Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang
terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak
dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
4) Kesehatan
Seperti kita ketahui, biaya pengobatan saat ini sangatlah
mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar
menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya tidak mampu dijangkau
oleh kalangan bawah.
5) Konflik sosial bernuansa SARA
Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat
ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi
bukti lain dari kemiskinan yang kita alami.
6) Fenomena Bencana Alam
Kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap
meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar
kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia.
Baik di pedesaan maupun perkotaan.
1.4 Pertumbuhan
Kesenjangan dan Kemiskinan
a)
Pertumbuhan Kesenjangan
Hubungan
antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat
dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis.
Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan
yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang
pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada
suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang
digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time
series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika
Serikat.
Pemikiran tentang mekanisme
yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari
sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan
pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan
tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka
secara subtansial dapat menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja
pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999, 4).
Versi dinamis dari Kuznet
Hypothesis, menyebutkan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa
tahun (dasawarsa) memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan
dengan memperhatikan initial level of
income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang
hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang
menurun.
b)
Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses
terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
1.5 Indikator
Kesenjangan dan Kemiskinan
1) Indikator Kesenjangan
Ada sejumlah cara untuk mengukur
tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua
kelompok pendekatan, yakni axiomatic
dan stochastic dominance. Yang sering
digunakan dalam literatur adalah dari
kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai adalah
koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila
0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan)
dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. Ide dasar dari perhitungan koefisien
gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni
mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut,
semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
2) Indikator
Kemiskinan
Batas garis kemiskinan yang digunakan
setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi
dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas
miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan
minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran
kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang,
serta aneka barang dan jasa.
Dengan kata lain, BPS menggunakan 2
macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang
sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan
absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah
batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari
2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.
1.6 Kemiskinan di
Indonesia
Menurut
Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di
Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program
Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut
mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya
penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang
miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan
ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar
kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
Berdasarkan
data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10
sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang
berjumlah 215 juta jiwa. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa
mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya
tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik,
kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan
terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan
memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan
menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup,
kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri
diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan. Masyarakat miskin rela
mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang
memiliki uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima
upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh
bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan
yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam
budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik
pemerintah melalui pemberian bantuan.
Kemiskinan
juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa
kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya adalah karna
mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan
hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih
keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah
seperti ini siapa yang harus kita salahkan. Kemiskinan seakan menjadi sebuah
fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan
tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan
mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan
mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan
karna kemiskinan.
Ada beberapa hal yang
menyebabkan kemiskinan yang melanda di Indonesia antara lain :
- Kualitas sumber daya manusia itu sendiri
- Sistem pemerintahan di Indonesia yang masih belum maksimal
- Pengangguran
1.7 Faktor-Faktor
Penyebab Kemiskinan
Secara
umum faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan kajian
pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu :
1) Faktor Internal, yakni bersumber dari dalam individu yang mengalami kemiskinan secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan, meliputi :
a.
Fisik, misalnya
cacat, kurang gizi dan sakit-sakitan.
b.
Intelektual, seperti
kurangnya pengetahuan, kebodohan, miskinnya informasi.
c.
Mental emosional /
temperamental, seperti malas, mudah menyerah dan putus asa.
d.
Spiritual, seperti tidak
jujur, penipu, serakah dan tidak displin.
e. Sosial psikologis,
seperti kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang
relasi dan kurang mampu mencari dukungan.
f.
Keterampilan, seperti
tidak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
g.
Asset, seperti tidak
memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan,
kendaran dan modal
kerja.
2) Faktor Eksternal, dalam hal ini berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi :
a.
Terbatasnya pelayanan
sosial dasar.
b.
Tidak dilindunginya
hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi
kebutuhan hidup.
c. Terbatasnya lapangan
pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor
infomal.
d. Kebijakan perbankan
terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak
mendukung serta
usaha mikro.
e. Belum terciptanya
sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat
banyak.
f.
Sistem mobilisasi dan
pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal,
seperti zakat.
g. Dampak sosial negatif
dari program penyesuaian struktural (structural adjusment program).
h.
Budaya yang kurang
mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
i.
Kondisi geografis
yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
j.
Pembangunan yang
lebih berorientasi fisik material.
k. Pembangunan ekonomi
antar daerah yang belum merata.
l.
Kebijakan publik yang
belum berpihak kepada penduduk miskin.
1.8 Kebijakan Anti
Kemiskinan
Kebijakan
anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu
kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia,
ADB, ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun
1990, Bank Dunia lewat laporannya World
Developent Report on Property mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang
berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :
(i) pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan
kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin, (ii) pengembangan SDM (pendidikan,
kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan lebih baik untuk
memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,
(iii) membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara
penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan
keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat
ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi
secara fisik.
Untuk
mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan
intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan
perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu :
1) Intervensi jangka pendek, berupa :
a.
Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi
pedesaan
b.
Manajemen lingkungan dan SDA
c.
Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
d.
Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam
pembangunan
e.
Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem
jaminan sosial)
2) Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa :
a.
Pembangunan/penguatan sektor usaha
b.
Kerjasama regional
c.
Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
d.
Desentralisasi
e.
Pendidikan dan
kesehatan
f.
Penyediaan air bersih
dan pembangunan perkotaan
g.
Pembagian tanah
pertanian yang merata
Sumber :
